PANGKALPINANG – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengikuti Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, serta Penandatanganan Komitmen Zona Integritas di Graha Pengayoman Jakarta, Kamis (06/01/2022).
Selain Menkumham, kegiatan yang digelar dalam rangka memastikan program-program K/L dan Prioritas Nasional di Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Edward Omar Sharif Hiariej), Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, serta Pimpinan Tinggi Madya dan Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
Sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Anas Saeful Anwar beserta Jajaran juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumham Babel.
Deklarasi Janji Kinerja sendiri bertujuan untuk mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, Kemenkumham juga melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja yang bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
Dilakukan juga Penandatanganan Komitmen Zona Integritas yang bertujuan untuk mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga Indeks RB meningkat yang ditandai dengan kualitas kuantitas WBK/WBBM meningkat.
Tahun 2022 ini, Kementerian Hukum dan HAM mengambil tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural”.
“Tahun ini, kita mempunyai delapan Sasaran Strategis (SS) dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham,” ujar Menkumham.
Kegiatan Deklarasi janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM menggagas tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dan meluncurkan Persetujuan Otomatis Hak Cipta (POPHC).
“POPHC ini sebagai tindak lanjut kebijakan bapak Presiden RI dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, disamping itu juga mendorong kemajuan llmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia,” lanjutnya.
Pada akhir kegiatan, Menkumham berpesan agar seluruh jajaran dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
“Laksanakan janji kinerja yang telah dideklarasikan bersama, pedomani kebijakan Presiden dan Menkumham, seluruh jajaran agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, menerapkan tata nilai PASTI secara nyata, serta siap dalam menghadapi situasi kedaruratan (unpredictable) melalui penyusunan rencana dan langkah-langkah kontijensi,” kata Yasonna. (Bmg)
