banner 728x250

Dugaan Korupsi KMK, Debitur BRI Pangkalpinang Ditahan Saat Puasa

PANGKALPINANG – Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penahanan terhadap FN, yang diduga terlibat dalam pusaran Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT.Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang pada tahun 2018, Senin (04 /04/2022).

Kepala Kejari Pangkalpinang, Jefferdian mengatakan, FN dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor: PRINT-01/L.9.10/Fd.1/04/2022 tanggal 04 April 2022.

“Tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Pangkalpinang selama 20 hari terhitung mulai 04 April hingga 23 April 2022 mendatang. Sebelumnya, tersangka telah dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik,” ungkap Kajari yang didampingi Kepala Seksi Intelijen, Waher Tulus Jaya Tarihoran saat ditemui Global-Satu.com, usai penahanan ini.

Ia menjelaskan bahwa FN selaku debitur pada Bank BRI Cabang Pangkalpinang telah mengajukan pinjaman Kredit Modal kerja Tahun 2018 pada Bank BRI Cabang Pangkalpinang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 22 tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,-.

“Dalam pemenuhan pengajuan persyaratan kredit tersebut, tersangka FN dibantu oleh perantara SU alias AL yang berperan untuk menyiapkan persyaratan kredit berupa SIUP TDP dan Rekening Koran, namun dokumen persyaratan kredit tersebut tidaklah benar dan Tersangka FN tidak memiliki usaha yang sebagaimana dipersyaratkan dalam pengajuan Kredit Modal kerja tersebut,” jelas Jeff sapaan akrab Jefferdian.

Akibat perbuatan FN bersama AL, lanjutnya, diduga telah merekayasa dokumen persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK)/dokumen kredit tersebut.

“Kredit tersangka disetujui oleh Bank BRI Cabang Pangkalpinang dan dilakukan realisasi pencairan atas kredit sebesar 2 miliar atas nama tersangka. Tersangka FN menikmati uang Rp. 425.000.000,00 dan selebihnya dikuasai oleh AL ,” beber Jeff.

Lebih lanjut kata Kajari, penyidik mengambil kesimpulan berdasarkan alat bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap FN yang diperiksa sebagai tersangka hari ini selama 2 jam.

“Alasan penahanan tersangka FN ini karena ada kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri. Selain itu juga, ada kekhawatiran tersangka FN merusak atau menghilangkan barang bukti dan ada kekhawatiran tersangka FN mengulangi tindak pidana,” ujarnya.

Maka dari itu, Kajari menegaskan penyidik untuk sementara mempersangkakan FN diduga telah melanggar Pasal Primair, yakni Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 15 tahun,” pungkasnya. (Bmg)

banner 728x250

banner 728x250

error: Content is protected !!
banner 728x250