banner 728x250

Kejari Jaksel Tahan Dua Tersangka Korupsi Dana Tagihan Listrik ke PLN Sebesar Rp.24,7 Miliar

JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) dibawah komando Syarief Sulaiman Nahdy bergerak cepat menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank (PPOB) di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarief Sulaiman Nahdy kedua tersangka langsung ditahan walaupun masih dalam proses penyidikan. Pasalnya tim penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menahan Untung Arifin dan Panji Agus Muttaqin.

“Masih proses penyidikan, tapi langsung ditahan. Yang satu ditahan di Rutan Kejagung dan yang satunya di Rutan Kejari Jaksel,” ujar Syarief via Whatsapp di kepada Amri di Jakarta, pada Selasa (11/7/2023).

Penahanan kedua tersangka, ungkap Syarief dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Penahanan ini sesuai Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti dan tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

“Penahanan tersangka Untung Arifin berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRIN-01/M.1.14/Fd.2/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023. Sedangkan tersangka Panji Agus Muttaqin ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRIN-02/M.1.14/Fd.2/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023,” ungkapnya.

Syarief menjelaskan kasus dugaan indikasi korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem PPOB Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013–2020 naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : PRIN-06/M.1.14/Fd.2/06/2023 tanggal 06 Juni 2023.

Adapun Untung Arifin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-01/M.1.14/Fd.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023. Sedangkan Panji Agus Muttaqin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-02/M.1.14/Fd.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jaksel, Muhammad Arief Abdillah mengatakan kronologis kasus dugaan korupsi tersebut berawal pada tahun 2013-2020 diduga telah terjadi adanya tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem PPOB Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dan pengumpulan data atau dokumen diperoleh fakta bahwa terhadap Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem PPOB Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan terdapat adanya perbuatan melawan hukum atau penyimpangan.

“(Penyimpangan) yang dilakukan oleh tersangka Untung Arifin beserta selaku Pimpinan Cabang Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan sekaligus selaku Direktur Utama PT Ratu Baraka Sejahtera beserta tersangka Panji Agus Muttaqin Selaku Direktur Utama PT Evolitera Envo Media (menantu tersangka Untung Arifin,” katanya.

Perbuatan melawan hukum tersebut, yakni? membuka akses finansial pada rekening deposit PT RBS (MCM/Mandri Internet Banking) dan link dengan ATM, sehingga PT RBS bisa menarik dana dari rekening deposit, antara lain RTGS Out dan penerbitan Deposit On Call (DOC).

Akibat adanya beberapa penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem PPOB Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp24.725.723.661 (Rp24,7 miliar).

Atas perbuatannya Untung Arifin dan Panji Agus Muttaqin disangkakan melanggar sangkaan Primair, yakn Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Subsidiair, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana (Amris)

banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250
banner 728x250