SIDOARJO – Dalam rangka melihat dan mendengarkan pidato politik ketua umum Partai Demokrat AHY, DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar nonton bareng (Nobar) Jumat (14/7) malam.
Acara yang dikemas dengan nonton bareng itu berlangsung di posko DPC Partai Demokrat di Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo itu dihadiri pengurus, kiai, tokoh masyarakat, pemuda, petani dan lain-lain.
Zahlul Yussar S.I Kom mengatakan pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik tentang agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menyampaikan tiga hal yang melandasi pemikiran Partai Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Pertama, studi dan pengamatan, atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. Ketiga, keinginan dan harapan rakyat, yang dijumpai di seluruh Tanah Air.
“Melihat pidato ketua umum yang disiarkan secara langsung dapat disimpulkan adanya beberapa hal yang kurang seperti sejumlah kemandekan, dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi COVID-19,” kata Zahlul .
“Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul akibat covid sehingga daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun lumayan drastis. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dan ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” tambah Yussar.
Yussar menjelaskan, lambatnya pertumbuhan ekonomi banyak yang menilai karena pandemi Covid-19 padahal sebelum ada pandemi pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sangat rendah karena mengalami berbagai masalah.
Zahlul Yussar menjelaskan ketika terjadi tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, seharusnya prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.
“Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan bantuan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dibandingkan yang lainnya,” pungkasnya.(msa)
