banner 728x250

Tanggapi Pemindahan RKUD, Subandi : Selagi Tidak Ada yang Dilanggar dan Diperbolehkan “No Problem”

IMG-20230726-WA0025
IMG-20230726-WA0027

SAMARINDA – Pemindahan Rekening Umum Kas Daerah ( RKUD) oleh Pemerintah Kota Samarinda Dari Bank Daerah ke Bank Lainnya, turut memperoleh tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.

“Menurut saya selagi secara aturan dibolehkan dan tidak ada yang dilanggar no problem atau tidak masalah karena kewenangan itu berada di Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemegang dana,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi.

Anggota legislatif fraksi partai PKS ini pun melanjutkan, namun demikian jika ini sudah terlanjur dan menjadi keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk melakukan pemindahan RKUD, maka secara pribadi Subandi turut berpesan terhadap Bank Kaltimtara, agar melakukan evaluasi kembali.

” Saya berharap Kepada Bank Kaltimtara agar jangan sampai ini diikuti oleh daerah lainnya, karena bagaimana pun Bank Kaltimtara ini adalah milik Daerah, Yang tentunya diharapkan berkembang, jangan justru malah sebaliknya,” lanjutnya.

Jika sampai dilakukan Pemindahan RKUD, tentu ini akan berimbas terhadap kondisi perbankan, mengingat Bank Kaltimtara sudah sangat banyak berkontribusi terhadap daerah.

” Kalau hal ini di ikuti oleh daerah lainnya maka apa jadinya, angkanya lumayan besar bermiliar-miliar bahkan bisa di bilang mutasinya bisa triliunan,” terangnya.

Melalui penyampaian ini Subandi berharap Bank Kaltimtara agar dapat memperbaiki kinerjanya. Kalau memang dari suku bunga nasabah, anggaplah Pemkot ini nasabah sekaligus pemegang saham terjadi kejomplangan atau ketidak seimbangan terhadap suku bunga yang diberikan.

“Katakanlah dari hasil deposito, simpanan atau misalnya suku bunga itu jomplang atau ketidak seimbangan tentunya orang akan berfikir maka disinilah koreksi saya terhadap Bank Kaltimtara,” terangnya.

Sebagaimana diketahui Walikota Samarinda Andi Harun dalam Press Confrence yang digelar di Anjungan Karang Mumus, Balaikota, Kamis (20/7) lalu membeberkan tiga alasan
alasan terkait perencanaan pemindahan RKUD tersebut, alasan pertama terkait legal atau pertimbangan regulasi bahwa boleh menempatkan di bank umum pemerintah, dari segi hukum dan yuridisnya semua memenuhi syarat.

Alasan kedua, sambung Andi Harun, sebagai upaya untuk optimalisasi aset pemerintah. Menurutnya hal itu harus di optimalkan agar sisi kemanfaatan terhadap pemerintah dan pembangunan lebih maksimal dan optimal.

“Dan alasan ketiga, yakni terkait kesehatan dari bank itu sendiri,” ucap Andi Harun.

banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250