banner 728x250

Pidsus Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Tersangka dan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Bank BNI

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), menerima penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Kemenhan dari penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, pada Rabu (10/1/2024).

Terkait hal itu, Kepala seksi (Kasi) Pidsus Kejari Jakarta Pusat Yon Yuviarso membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menerima berkas perkara, dua tersangka dan barang buktinya untuk segera disidangkan.

“Benar, kami telah menerima penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Kemenhan,” ujarnya saat dikonfirmasi Beritaglobal-indonesia.com di Jakarta pada Jumat (12/1/2024).

Untuk diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi pada BNI Kantor Cabang Pembantu Kemenhan ini, penyidik Kejati DKI Jakarta telah menetapkan DI selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kemenhan dan DP selaku Senior Relation Manager (SRM) BNI SKM Jakarta Sudirman.

Ironisnya, kedua tersangka bekerjasama dengan YAK selaku Direktur Keuangan TWP TNI AD dan NPPS selaku Direktur PT Griya Sari Harta (PT GSH) (berkas perkara keduanya telah diajukan ke Peradilan Militer/koneksitas) dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pedoman Perusahaan yang ditetapkan oleh BNI.

Perbuatan para tersangka diduga merugikan keuangan negara Cq TWP TNI AD sebesar Rp127 mikiar sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021.

Terhadap keduanya disangka diancam dengan, Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Amris)

error: Content is protected !!
banner 728x250