KOTA BEKASI – Sosialisasi Program Strategis
Tantangan Digitalisasi Pertanahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), permasalahan Sertifikat Tanah Digital dari segi teknis dan non teknis serta ke enam item isu Strategis Pembangunan Zi Sistematis Lengkap Berkelanjutan.di Hotel Aston, Rabu (14/8/2024).
1, Rendahnya Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan adanya Kajian Indentifikasi Potensi Korupsi pada layanan Pertanahan yang di nilai oleh KPK RI.
2, Mewujudkan Mandat Strategi percepatan reformasi birokrasi berdasarkan Perpres No 18 Tahun 2010 tentang GRAND design RB Nasional 2010-2025, pepres No 54 tahun 2018 tentang STRANAS PK, Perpres Road map RB Tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2025.
3, Mewujudkan Visi Misi dan Nilai Nilai Kementerian ATR/BPN Melayani Profesional, Terpecaya.
4, Masih terjadi Sengketa, Konflik dan perkara.
5, masih Terdapat Temuan berulang terkait Program Strategis Nasional (PSN) dari hasil audit APIP dan BPK.
6, masih terdapat pengaduan terkait pungutan liar dan OTT.
Dr. Pratama Dahlian Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSREK) mengatakan beberapa Tantangan digitalisasi pertanahan
“Keamanan data dan privasi, instruktur teknologi, literasi digital, kendala regulasi, Resistensi dari masyarakat dan aparat, biaya implementasi dan pemeliharaan,” kata Pratama Dahlian.
Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi juga mengungkapkan. Permasalahan ke depan dengan begitu Cissrek bekerja lebih keras buat Siber dan Peretas yang merugikan penggunan data
Beliau juga menambahkan tentang “permasalahan Sertifikat tanah digital segi teknis dan non teknis, dari serangan siber, kebocoran data, pemalsuan data, ketergantungan teknologi, kesenjangan infrastruktur, pemeliharaan dan pembaruan, kegagalan sistem, kegagalan pemulihan bencana, kurangnya pemahaman dan kepercayaan, resistensi dari aparat lokal, ketidakpastian hukum, perbedaan interprestasi, tingginya biaya implementasi, kepatuhan kepada regulasi,” pungkasnya (Fth/Uung/Putri)
