BERAU – Kenaikan tarif air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (Prumda) Batiwakkal Berau telah memicu protes dari masyarakat setempat. Aksi tersebut diadakan pada Selasa (07/01/25). Setelah sebelumnya puluhan warga melakukan protes di kantor PDAM Berau . Kini aksi demonstrasi yang menamakan Forum Aliansi Warga Berau dengan ratusan demonstran berkumpul di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau.
Penyebab utama dari demonstrasi ini adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah Berau yang mengatur kenaikan tarif air bersih sebesar 16 persen. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada awal Januari 2025 dan dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Walaupun pemerintah daerah menyatakan telah membatalkan kebijakan tersebut, namun tuntutan tetap terus disuarakan.
DPRD Berau bersama Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman menerima para demonstran pada pukul 11.00 WITA di depan gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan mereka atas kebijakan yang dianggap tidak adil. Salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, “Kabupaten Berau memiliki pendapatan daerah yang tinggi dari sumber daya alam, namun seharusnya kebijakan ini memihak kepada masyarakat kecil, jika tidak sanggup memimpin PDAM Berau sebaiknya mengundurkan diri saja, jangan kami masyarakat kecil di korbanka,” ungkapnya dengan penuh semangat.
Saipul Rahman, Direktur PDAM Perumda Batiwakkal, mengklarifikasi bahwa kenaikan tarif diperlukan untuk menutupi biaya operasional yang tinggi. Ia menjelaskan, jika tidak ada penyesuaian tarif, keberlanjutan operasional PDAM akan terganggu dan perusahaan berpotensi mengalami kerugian. “Kenaikan tarif sebesar 16 persen hanya dikenakan kepada pelanggan yang penggunaan airnya melebihi 20 m³,” ungkap Saipul.
Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kemampuan bayar masyarakat.
Masyarakat berharap aksi ini tidak hanya berhenti di sini. Rencananya, warga Tanjung Redeb akan kembali menggelar aksi dengan lokasi yang sama dan untuk terus mendesak pemerintah agar menunda atau bahkan menghapus kenaikan tarif air bersih tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan dialog terbuka yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil.
Bagi banyak warga, aksi protes ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat kecil. Mereka menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih jangan sampai menjadi beban tambahan bagi mereka yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan protes ini, diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mendengar suara masyarakat dan segera menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama mereka yang paling terdampak oleh kebijakan ini. (MR)
