JAKARTA – Terdakwa Mohammad Afzali Bin Hasan, seorang warga negara asing (WNA) asal Iran, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pengendalian 1.608 butir ekstasi dari penjara. Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Penuntut umum, Pratama Hadi, menyatakan bahwa Afzali terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam persidangan, jaksa juga mengungkapkan fakta bahwa Afzali merupakan seorang residivis yang sebelumnya telah dihukum seumur hidup dalam kasus narkotika.
Dalam tuntutannya, Jaksa menjelaskan hal-hal yang memberatkan terdakwa merupakan seorang residivis perkara Narkotika sesuai dengan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2023. Terdakwa mengendalikan peredaran Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Afzali Bin Hasan dengan pidana mati,” ujar Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DK Jakarta dalam sidang.
Kasus ini terungkap setelah Fariborz Heidari, salah satu terdakwa dalam perkara ini, mengambil sebuah paket dari Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang ternyata berisi tujuh botol ekstasi dengan total 1.608 butir. Setelah ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), Fariborz mengaku diperintahkan oleh Mohammad Afzali, yang saat itu sedang mendekam di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.
Hasil interogasi terhadap Afzali di dalam penjara pun diketahui keterlibatannya dalam pengendalian peredaran narkotika ini. “Terdakwa Mohammad Afzali terlibat mengendalikan dan menyuruh kawannya, Fariborz Heidari, untuk mengambil paket yang ada di Kantor Pos Indonesia,” ungkap jaksa.
Sementara itu, Fariborz Heidari yang terlibat langsung dalam peredaran ekstasi tersebut dituntut dengan hukuman seumur hidup.
Menanggapi tuntutan tersebut, baik Afzali maupun Fariborz melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan dalam sidang berikutnya. Ketua majelis hakim, Saptono, memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk menyusun pembelaannya.
“Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (27/2/2025) dengan agenda pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya,” tutup ketua majelis hakim Saptono. (Amri)
